Butuh konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma? Posbakum aja!
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan dari Pengadilan untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya
Tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan yang tinggi atas pelayanan prima yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
Ketua PN Mataram
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Triwulan IV 2023
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Triwulan IV 2023
Kami melayani sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2014 dan senantiasa berinovasi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta menerapkan peradilan dengan biaya murah untuk kemudahan mengakses layanan peradilan
Posbakum online memberikan layanan konsultasi atau advis hukum kepada para pencari keadilan dengan mekanisme konsultasi secara online yaitu melalui chat ataupun video call menggunakan Whatsapp. Untuk memulasi konsultasi silahkan klik nomor WA bewarna hijau di pojok kanan atas, atau klik disini
Posbakum Pengadilan Negeri Mataram memberikan layanan informasi hukum dan informasi lainnya bagi pengguna layanan pengadilan yang ingin berperkara di Pengadilan sehingga mendapatkan gambaran alur proses perkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
Posbakum Online memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Mekanisme pembuatan dokumen hukum secara online adalah sebagai berikut :
Selain memberikan layanan konsultasi hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, Posbakum juga memberikan layanan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Merujuk data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, Berikut Daftar Organisasi Bantuan Hukum Gratis yang tersedia dan telah lulus verifikasi
Untuk memperoleh informasi tersebut silahkan klik disini
Layanan ADUMANIS (Advokasi Hukum dan Informasi) merupakan layanan Posbakum keliling yang langsung turun ke lapangan untuk memberikan layanan advokasi dan informasi terkait alur proses berperkara di Pengadilan Negeri Mataram
Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, Posbakum Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA dapat memberikan layanan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu melalui proses Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui mekanisme dan syarat yang ditentukan. Untuk informasi terkait layanan prodeo, dapat diakses melalui brosur berikut ini
Permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama di dalam dokumen identitas Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
Pemohon untuk mengajukan diri untuk menjadi wali seorang anak yang bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan anak dalam melakukan perbuatan hukum atas anak
Pemohon untuk mengajukan diri sebagai pengampu dari seseorang yang dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.
Permohonan untuk memohonkan seseorang yang telah meninggal dunia agar diberikan penetapan kematian
Permohonan untuk mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat
Memberikan segala pelayanan hukum mulai konsultasi, pendampingan dalam sidang, pendampingan luar sidang, dan lain-lain terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien.
Pelayanan POS Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan pembiayaan anggaran DIPA PN Mataram
Senin s.d. Jumat
Buka : 09.00 WITA s.d. 11.00 WITA
Penyediaan POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA mengacu pada Hasil Seleksi POSBAKUM Tahun Anggaran 2024 dengan pemenang yaitu Organisasi Badan Hukum POSBAKUMADIN dengan MoU (Perjanjian Kerjasama) antara PN Mataram dan POSBAKUMADIN Nomor : 37/KPN.W25-U1/KU.01/I/2024
1. Membedakan perlakuan terhadap penerima layanan posbakum pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang social budaya lainnya;;
2. Melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan posbakum pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak atau orang lanjut usia;;
3. Memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum baik hukum materiil maupun tidak sesuai hukum formil;
4. Memberikan dokumen hukum kepada penerima layanan posbakum pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Advokat pada lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan;
5. Membuka rahasia penerima layanan posbakum pengadilan sehubungan dengan perkaranya;
6. Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan kepada tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh petugas posbakum pengadilan yang sama;
7. Memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak berkualitas yang secara berkala akan dievaluasi oleh ketua pengadilan dan kepala lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan;
8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan posbakum pengadilan dirugikan dalam persidangan;
9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan posbakum pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait perkara yang bersangkutan;
10. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan posbakum pengadilan;
11. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait;
12. Menjamin kepada penerima layanan posbakum pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
13. Menggunakan sarana dan prasarana posbakum pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.
1. Membedakan perlakuan terhadap penerima layanan posbakum pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang social budaya lainnya;;
2. Melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan posbakum pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak atau orang lanjut usia;;
3. Memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum baik hukum materiil maupun tidak sesuai hukum formil;
4. Memberikan dokumen hukum kepada penerima layanan posbakum pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Advokat pada lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan;
5. Membuka rahasia penerima layanan posbakum pengadilan sehubungan dengan perkaranya;
6. Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan kepada tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh petugas posbakum pengadilan yang sama;
7. Memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak berkualitas yang secara berkala akan dievaluasi oleh ketua pengadilan dan kepala lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan;
8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan posbakum pengadilan dirugikan dalam persidangan;
9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan posbakum pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait perkara yang bersangkutan;
10. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan posbakum pengadilan;
11. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait;
12. Menjamin kepada penerima layanan posbakum pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
13. Menggunakan sarana dan prasarana posbakum pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.
Apabila anda menemukan pelanggaran atas layanan yang diberikan oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram silahkan melaporkan pada Meja Pengaduan PTSP PN Mataram atau menghubungi layanan HALO BASRI! di nomor Whatsapp berikut ini +62 899-9899-975
Saya sangat terkesan dengan layanan pos bantuan hukum di pengadilan yang disediakan secara gratis. Mereka memberikan panduan yang sangat jelas dan solusi yang sangat membantu dalam menyelesaikan masalah hukum saya.
Saya merasa sangat bersyukur dengan adanya layanan pos bantuan hukum di pengadilan yang gratis ini. Namun, dengan adanya layanan ini, saya mendapatkan bantuan yang sama baiknya tanpa harus khawatir akan biaya
Sebagai seorang yang awam dalam urusan hukum, saya awalnya merasa cemas dan bingung ketika menghadapi masalah hukum yang kompleks. Namun, setelah menggunakan layanan Posbakum di pengadilan yang gratis, saya merasa sangat terbantu dan lega
Lombok Barat
Posbakum PN Mataram
Mataram
Posbakum PN Mataram
Lombok Barat
Posbakum PN Mataram
Mataram
Posbakum PN Mataram
Lombok Barat
Posbakum PN Mataram
Mataram
Posbakum PN Mataram
Lombok Barat
Posbakum PN Mataram
